Sidoarjo, tintajatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pembentukan Forum CSR sebagai mekanisme satu pintu untuk penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan. Langkah strategis ini diambil guna menyiasati pengurangan dana transfer kas daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekaligus mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBD.
Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn. mengungkapkan bahwa wilayahnya memiliki potensi besar dengan keberadaan sekitar 6.000 perusahaan yang beroperasi. Jika dikelola secara optimal, potensi CSR tersebut diyakini mampu mengakselerasi pembangunan daerah dan menjawab berbagai kebutuhan mendesak masyarakat.
<span;>
<span;>”Tentunya, kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah. Mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi dalam keterangannya saat memimpin audiensi di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (26/10/2026).
Subandi menekankan pentingnya penyelarasan antara program CSR perusahaan dengan agenda pembangunan daerah. Koordinasi lintas instansi, seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA), perlu diperkuat agar dukungan dunia usaha tepat sasaran pada skala prioritas.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Sidoarjo mendorong perumusan pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan korporasi. Salah satu skema yang disiapkan adalah komposisi dukungan 70 persen dari anggaran pemerintah dan 30 persen melalui dana CSR, yang nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan riil di lapangan.
“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain infrastruktur dan tata ruang wilayah, isu ketenagakerjaan menjadi sorotan utama dalam penguatan Forum CSR ini. Tingginya angka pengangguran di Sidoarjo dinilai harus ditangani melalui sinergi yang erat antara pemerintah dan dunia industri.
Subandi berharap perusahaan-perusahaan di Sidoarjo dapat memberikan ruang dan kesempatan kerja yang lebih luas bagi warga lokal, tentunya dengan tetap menyesuaikan kualifikasi dan ketentuan yang berlaku.
“Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Ia juga berpesan agar keberadaan Forum CSR benar-benar aktif berfungsi secara nyata dan terpadu, bukan sekadar menjadi nama atau formalitas belaka.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Sidoarjo, Herti, menyambut baik langkah integrasi ini. Menurutnya, forum tersebut dibentuk untuk mengoptimalkan kontribusi sektor industri agar memiliki tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
”Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” pungkas Herti.
