Gresik, tintajatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus menggencarkan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan melibatkan unsur masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui kegiatan Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai, Pemkab Gresik menggandeng puluhan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari lima kecamatan di wilayah setempat.
Kegiatan yang berlangsung di Hall Hotel Horison Gresik pada Kamis (12/11/2026) ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Gresik, dr. H. Asluchul Alif. Program tersebut didanai melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026.
Wabup Alif menegaskan upaya menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau berpita cukai palsu tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Keterlibatan aktif warga dalam melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing menjadi kunci utama keberhasilan gerakan Gempur Rokok Ilegal.
”Anggota Satlinmas yang hadir hari ini saya harapkan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Tugasnya mengedukasi warga sekitar tentang ciri-ciri rokok ilegal sekaligus mendorong masyarakat agar berani melapor jika menemukan indikasi peredarannya,” ujar Wabup Alif.
Untuk membekali peserta dengan pemahaman hukum yang komprehensif, Pemkab Gresik menghadirkan langsung Kepala Bea Cukai Gresik Raden Muhammad Agus Ekawidjaja serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Zam Zam Ikhwan sebagai narasumber utama. Turut hadir mendampingi kegiatan tersebut Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik, Agustin Halomoan Sinaga.
Selain menyoroti aspek pengawasan, Wabup Alif juga memaparkan bahwa pemanfaatan DBHCHT 2026 di Kabupaten Gresik difokuskan pada tiga pilar prioritas. Pertama, bidang kesehatan untuk peningkatan layanan medis dan pencegahan penyakit akibat konsumsi rokok. Kedua, bidang kesejahteraan masyarakat yang menyasar bantuan bagi petani tembakau, buruh pabrik rokok, serta pelatihan keterampilan kerja. Ketiga, bidang penegakan hukum yang salah satunya diwujudkan melalui sosialisasi dan operasi pemberantasan rokok ilegal.
Melalui sinergi antara Pemkab Gresik, Bea Cukai, Kejaksaan, dan unsur Satlinmas di lima kecamatan ini, kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak memproduksi, menjual, maupun mengonsumsi rokok ilegal diharapkan semakin meningkat demi melindungi kesehatan publik dan mengamankan penerimaan negara.
