Bahas UMK 2027, Bupati Pastikan Kebijakan Pengupahan Berimbang bagi Pekerja dan Dunia Usaha

Gresik, tintajatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai mematangkan persiapan perumusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2027. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa kebijakan pengupahan yang dihasilkan nantinya harus bersifat berimbang, yakni mampu menjamin kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha serta iklim investasi daerah.

​Penegasan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Gus Yani saat menggelar silaturahmi dan diskusi santai bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) serta para Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).

​Dalam pertemuan bersama perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Sekretariat Bersama tersebut, Gus Yani menekankan pentingnya menyusun tahapan dan jadwal (timeline) pembahasan yang sistematis. Langkah ini dinilai krusial agar seluruh proses perumusan rekomendasi berjalan terarah dan tepat waktu, mengingat penetapan UMK 2027 oleh Gubernur Jawa Timur dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026.

​”Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” ujar Gus Yani.

​Selain aspek pemetaan dunia usaha, pembahasan UMK 2027 juga mengacu pada berbagai indikator ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

​Gus Yani mengungkapkan, langkah koordinasi intensif ini merupakan tindak lanjut atas surat arahan Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 terkait sinkronisasi penetapan upah minimum tahun 2027.

​”Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi riil pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik,” jelasnya.

​Dalam kesempatan yang sama, perwakilan serikat buruh turut menyampaikan kesiapan mereka untuk mengikuti rapat pleno pada Rabu hingga Kamis (18–19/11/2026). Ke depan, Pemkab Gresik berkomitmen terus mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha guna menjaga kondusivitas hubungan industrial di Kota Santri.